Masalah Pangan: Hentikan Hancurkan Sawah Untuk Infrastruktur

0
19
Prof. Dr. Ir. I Wayan Windia Guru Besar pada Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Stispol Wira Bhakti.

Oleh: Wayan Windia *)

Jokowi mengatakan dimana-mana, bahwa masalah dunia saat ini adalah masalah pangan dan energi. Menurut saya, dari dua masalah manusia itu, maka masalah pangan adalah masalah yang paling utama. Sebab hal itu adalah masalah perut. Manusia yang lapar akan cepat sekali naik darah, memaki, dan merusak.

Oleh karenanya, di masa yang kritis ini, Jokowi perlu berpidato secara khusus kepada bangsanya. Tujuannya, untuk mampu membangun kesadaran, agar rakyat bersiap hidup sederhana. Tidak terlalu konsumtif untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Saya kira saat ini, Jokowi memiliki kapabilitas untuk hal tersebut. Ia masih digugu dan ditiru oleh masyarakat. Karena ia sendiri hidupnya memang sederhana, dan belum ada bau koruptif.

Dengan demikian APBN dan juga APBD bisa dimanfaatkan maksimal untuk kepentingan pangan. Juga memberikan subsidi langsung kepada rakyat termiskin, agar daya belinya terjaga. Kurangi subsidi untuk energi. Subsidi kepada energi bukanlah subsidi untuk rakyat yang termiskin. Paling-paling dinikmati oleh kalangan kelas menengah ke atas.

Tapi justru masyarakat di kelas inilah yang paling berpengaruh secara politis. Penyadaran terhadap stratum masyarakat ini, hanya bisa dilakukan oleh Jokowi. Kesederhanaan Jokowi perlu diikuti oleh pejabat lainnya di pusat dan di daerah. Secara teoritis, tidak gampang untuk menurunkan tingkat konsumsi, bila pendapatan menurun. Hal tersebut hanya dapat diatasi dengan pendekatan politis.

Berbicara masalah pangan, ada tiga dimensi yang harus dibahas. Yakni, produksi pangan, distribusi pangan, dan keamanan pangan. Produksi pangan, sangat tergantung dari lahan untuk pangan. Kalau lahan pertanian terus-terusan dihancurkan untuk kepentingan infrastruktur, maka produksi pangan pasti akan anjlok. Karena proses intensifikasi pertanian telah menemui jalan buntu. Produktivitasnya sudah stagnan mendatar. Itulah sebabnya pemerintah melakukan kebijakan ektensifikasi pembangunan rice estate di Kalimantan, di bawah kepemimpinan Menhan Prabowo.

Meskipun kebijakan rice estate banyak dikritik, namun mendingan ada kesadaran kebijakan seperti itu, dibandingkan tidak ada kesadaran sama sekali. Namun yang lebih baik adalah memelihara dan membina sistem pertanian pangan yang sudah ada. Mengapa ? Karena teruji agroklimatnya, sistem irigasinya, sistem pertanian-nya, dan sosio-kultural masyarakatnya. Hanya dengan memberikan proteksi dan subsidi kepada petani, dalam bentuk harga yang menguntungkan, maka petani akan bergairah. Setidaknya, sawahnya tidak akan dijual. Adalah hal yang sangat fatal, bila petani sudah memutuskan untuk menjual sawahnya.

Dalam posisi petani yang sekarang ini, maka dengan mudah investor dan pemerintah bisa meyakinkan petani bahwa sebaiknya tanah sawahnya dijual saja. Petani pasti ikut, karena memiliki harapan-harapan, meskipun hanya harapan kosong. Harapan yang sangat membahayakan keberlanjutan sistem ekonominya, dan membahayakan masa depan keturunannya.

Itulah sebabnya Pemprov Bali dengan ringan saja memberikan restu kepada investor. Yakni untuk menghancurkan sawah-sawah di sepanjang rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi (Gilimawi). Gubernur Bali Wayan Koster juga dengan ringan saja mengatakan bahwa lahan-lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan tol Gilimawi, adalah lahan yang tidak produktif.

Tetapi, seandainya pemerintah (Bali) memiliki kesadaran untuk memihak petani dan pertanian, maka justru lahan yang tidak produktif itu dibina untuk menjadi produktif. Jangan malahan sebaliknya, justru dihancurkan untuk diisi beton dan aspal. Dalam suatu diskusi yang diadakan BEM Unud, saya pernah diskusi dengan keras dengan utusan Pemprov Bali, berkait dengan eksistensi sawah di Bali. Bahkan saya sempat “mengancam” tentang konskwensi yang akan dihadapi, bila di Bali nyaris tidak ada sawah.

Saya membaca di medsos tentang situasi ekonomi dunia saat ini. Bahwa Amerika Serikat yang maju teknologinya, ternyata mengalami inflasi yang tertinggi dalam kurun waktu 41 tahun pembangunan negaranya. Hal itu disebabkan, karena Amerika Serikat tidak memperhatikan sistem pertaniannya.

Saya memiliki teman Amerika di New York, yang lama tinggal di Bali. Ia juga memberi khabar bahwa pemerintah Amerika tidak banyak memberikan perhatian pada sektor pertanian. Sehingga generasi muda Amerika tidak suka terjun ke sektor pertanian. Amerika mengandalkan hampir sebagian besar kebutuhan bahan makanannya dari Meksiko, Taiwan, dan Amerika Latin. Maka kini ia menanggung resikonya.

Indonesia sudah mengalami banyak pengalaman tentang urgennya sektor pertanian. Terakhir, ketika ada serangan corona. Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang berkembang positif. Bahkan masyarakat banyak melakukan ekspor produk pertanian, karena didorong oleh pemerintah. Oleh karenanya, perlu segera ada aturan untuk melindungi tanah sawah di Bali. Jalan tol Gilimawi yang menghancurkan banyak sawah di Bali, perlu segera dievaluasi atau dibatalkan. Karena sangat membahayakan masa depan dan keberlanjutan ekonomi dan budaya Bali.

Para pajabat umumnya hanya berpikir 5-10 tahun saja. Mereka selalu hanya ingin membangun citra politik yang aduhai, yakni dengan membangun infrastruktur fisik. Tujuannya tentu saja agar dipilih kembali dalam masa pilkada selanjutnya. Hal itu wajar-wajar saja. Karena itulah sebetulnya esensi percaturan politik. Yakni : kekuasaan. Tetapi rakyat pemilih harus sadar, bahwa keberlanjutan Bali jauh lebih urgen dari pembangunan citra politik untuk 5-10 tahun ke depan saja. Mari kita renungkan bersama.

*) Penulis, adalah Guru Besar pada Fak. Pertanian Unud, dan
Ketua Stispol Wira Bhakti.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini