Oleh: Wayan Windia *)
Apakah generasi baru Indonesia tidak boleh memiliki harapan-harapan? Tentu bisa saja. Mereka bisa saja memiliki harapan-harapan hingga di atas langit. Tetapi mereka harus terus diingatkan bahwa, kakinya harus tetap berpijak di bumi (Indonesia).
Bahwa mereka harus tetap eling pada sejarah bangsanya. Eling tentang Pancasila sebagai dasar negara, yang dulu dipertaruhkan dengan berdarah-darah. Bahwa tanpa ada perang kemerdekaan, tanpa ada Pancasila sebagai dasar negara, maka apa yang kini kita dapat nikmati, adalah suatu hil yang mustahal (meminjam istilah pelawak Asmuni).
Lalu, bagaimana caranya, agar generasi baru Indonesia bisa paham pada sejarah bangsanya? Salah satu cara yang paling efesien dan efektif adalah melalui sistem pendidikan nasional. Mata kuliah Pancasila harus wajib diajarkan.
Tetapi disinipun ada kendala. Bahwa dalam UU tentang Pendidikan Tinggi, memang tercantum bahwa mata kuliah Pancasila adalah salah satu dari mata kuliah wajib. Tetapi dalam PP tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), ternyata tidak dicantumkan kewajiban untuk mengajarkan mata kuliah Pancasila. Ini hal yang aneh bukan? Kok PP berani menentang UU. Berarti dalam komunitas itu, ada tangan-tangan “usil”.
Lalu, bagaimanakah dasar negara kita, yakni Pancasila dan riwayatnya nanti? Dalam era Orde Baru telah ditemukakan bahwa Pancasila adalah ideologi yang terbuka. Bahwa Pancasila terbuka untuk menyerap dinamika perkembangan zaman.
Tetapi nilai-nilai Pancasila harus tetap kokoh dilaksanakan oleh anak-anak zamannya. Untuk itu saya sejak lama terpesona dengan statemen dari Jenderal TB Simatupang. Bahwa pembangunan nasional harus dilaksanakan sebagai pengamalan dari Pancasila. Artinya, sama sekali tidak boleh menyimpang.
Mengapa? Karena para pendiri bangsa, pasti sudah sangat memahami geopolitik bangsanya. Mereka juga memandang masa depan bangsanya, dengan kaca mata yang sama, yakni kaca mata “memberi” kepada bangsanya.
Kalau ada penyimpangan dari Pancasila, maka bangsa ini tidak akan pernah tenang dari gerogotan para begundal politik. Misalnya, kasus-kasus korupsi yang terus merebak yang dilakukan oleh para elit (politik). Bahkan Menko Polhukam menyebut bahwa korupsi di Indonesia di era reformasi, jauh lebih jelek dibandingkan di masa era Orde Baru.
Pertanyaannya adalah, apakah saat ini ada penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila? Sebagai Ketua Gugus Kebangsaan Provinsi Bali, saya beranggapan bahwa memang ada penyimpangan tersebut. Penyimpangannya adalah dalam sistem politik di Indonesia, yang bertentangan dengan Sila ke-4 dari Pancasila. Mungkin, inilah sumber ketegangan sosial, dan munculnya kasus korupsi yang dilakukan para elit kita di Indonesia. Oleh karenanya, sistem politik nasional di Indonesia, sangat perlu di tata ulang.
Tetapi, tantangannya mungkin sangat berat. Karena alam pikir yang dikembangkan adalah alam pikir ala Barat. Oleh karenanya, agar Pancasila bisa lestari sepanjang massa, maka renungkanlah dan implementasikan visi pembangunan yang dikemukakan Jenderal TB Simatupang tersebut.
Beliau adalah seorang jenderal yang terus terlibat dalam perang kemerdekaan, bersama-sama dengan Jenderal Besar Sudirman. Kemudian berkembang sebagai salah seorang intelektual TNI. Tentu beliau sangat menghayati geopolitik bangsanya, dan memahami arah yang harus ditempuh bangsanya.
*) Penulis, adalah Guru Besar di Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Stispol Wira Bhakti.