Oleh: Wayan Windia *)
Saya mendapat kiriman buku dari kolega Jro Gde Sudibya. Buku untuk mengenang perjalanan kehidupannya selama 70 tahun. Judulnya: Bali dan Masa Depannya, Tinjauan dari Berbagai Perspektif. Saya menangkap bahwa, hakekat inti dari buku itu, justru ada dalam Bab Ucapan Terima Kasih yang disampaikan oleh Jro Gde. Tampak seperti sebuah kegelisahan nurani, yang menyebut era ini sebagai Era Pendangkalan Berpikir.
Kegelisahan Jro Gde mencuat-meluap, karena pendangkalan berfikir dianggap sangat berbahaya. Sangat berbahaya bagi perkembangan kebudayaan, peradaban, kemanusiaan, alam semesta, dan bahkan dianggap membahayakan sistem kosmik. Pendangkalan berpikir, dianggap sebagai anti intelektualitas. Secara agak sarkastik, Sutan Syahrir dicatat menyebut kaum intelek sebagai orang-orang-orang bertitel. Dan Daoed Joesoef menyebutnya sebagai kaum pengumpul ilmu.
Pernyataan itu dapat diartikan bahwa “orang bertitel” dan “pengumpul ilmu” adalah orang-orang yang sedang duduk manis di menara gading. Oleh Jro Gde, orang-orang itu diminta untuk turun gunung, dan turun dari menara gading. Kemudian melawan proses pendangkalan berfikir. Dengan demikian, dunia dan alam semesta tidak terjerembab ke dalam jurang “kehancuran”.
Siapakah sejatinya kaum intelek itu? Mereka tidak perlu seorang yang bertitel. Kaum intelek adalah orang-orang yang secara terus menerus melakukan perenungan dan kontemplasi. Lalu dari alam pikirnya muncul renungan filsafati. Kemudian hal itu mampu menjadi lilin yang tak pernah padam, untuk menerangi kegelapan sosial di sekitarnya.
Sutan Syahrir bukan orang yang bertitel. Karena ia terlanjur diminta Hatta untuk pulang lebih dahulu ke Indonesia, sebelum studinya di Belanda selesai. Lalu berkiprah dalam perpolitikan, setelah PNI dibubarkan oleh penjajah. Tetapi renungan buah pikirnya tentang “Demokrasi Kita”, selalu menjadi referensi kaum cerdik pandai. Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela, mungkin juga bukan orang yang bertitel. Tetapi mereka mampu mempersatukan bangsanya untuk bisa mengalahkan penjajah dan ketidak-adilan sosial.
Kembali pada topik pendangkalan berpikir. Mengapa hal itu kini bisa terjadi ? Menurut saya, karena kita telah “kalah” melawan globalisasi. Ternyata inti dari proses globalisasi adalah kompetisi. Bukan kooperasi (kerjasama) global, sebagaimana dirancang sebelumnya. Kompetisi akhirnya melahirkan pragmatisme. Pragmatisme melahirkan individualisme, konsumerisme, hedonisme, dan lain lain.
Akibatnya, sistem politik yang maknanya agung, lalu berubah menjadi politik (praktis). Sebuah sistem politik, yang hanya berorientasi pada kekuasaan. Setelah kekuasaan dapat digenggam, lalu banyak yang terjerembab dalam godaan korupsi. Kaum politikus hanya memikirkan image politik jangka pendek (5-10 tahun), dan berorientasi pada konstituen.
Tujuannya hanya untuk melanggengkan tahta. Hampir jarang yang bercermin pada para pendiri bangsa, di mana dahulu yang dipikirkan adalah bangsa-nya. Para pendiri bangsa, yang dengan tulus ikhlas “memberi” kepada bangsanya. Jokowi berkali-kali mengatakan bahwa politik di Indonesia telah berkembang menjadi liberal. Bahkan beberapa pengamat mengatakan bahwa politik di Indonesia bahkan telah menjadi lebih liberal dari embahnya negara liberal. Demokrasi ala Indonesia atau Demokrasi Pancasila telah kehilangan makna.
Bagaimana dengan perkembangan pada aspek ekonomi? Banyak juga pengamat yang mengatakan ekonomi kita telah berkembang menjadi ekonomi kapitalis. Menurut Jendral TNI (Pur) Widjojo Suejono, bahwa Pasal 33 UUD 1945 telah kehilangan makna, setelah amandemen UUD 1945 dilakukan berkali-kali di era Amin Rais sebagai Ketua MPR. Padahal pasal itulah yang sejatinya maha penting untuk diterapkan. Karena sebagai inti dan landasan dari perjalanan bangsa menuju kesejahteraan sosial.
Perkembangan sistem ekonomi telah: (i) lebih mengutamakan efesiensi dibandingkan dengan efektivitas bagi bangsa; (ii) lebih mengutamakan profit dibandingkan dengan benefit bagi bangsa ini; (iii) lebih mengutamakan produktivitas dibandingkan dengan kontinyuitas bagi sumberdaya; (iv) lebih mengutamakan individualisme dibandingkan dengan kebersamaan. (Windia dan Ratna Kumalasari, 2007, dalam buku : Bisnis yang Berlandaskan Tri Hita Karana). Semua hal itu bermakna bahwa ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, telah kehilangan maknanya.
Kalau politik telah menjadi liberal, dan ekonomi sudah menjadi kapitalis, maka inti-hakekat dari semua itu adalah, bahwa manusia telah menggapai sebuah kenikmatan kebebasan. Akan sulit rasanya meminta manusia untuk mengurangi/menurunkan derajat kenikmatan/kebebasannya. Karena nuansa kebebasan itu secara individualistik sangat nikmat. Tapi belum tentu bagi kepentingan bangsa yang begini plural.
Bahwa kita semestinya bercermin dari kekalahan Athena di masa Perikles. Yakni dalam perang melawan Sparta dan kawan-kawan, sekitar 500 tahun SM. Sebab musababnya (menurut Bung Hatta), karena Athena tidak merasa puas dengan hanya ber-demokrasi. Kedatangan kaum Sofi ke Athena, menyebabkan muculnya nafsu anarchi, yang melelahkan bangsa Athena. Lalu muncul sesi sosial yang saling menyalahkan. Maka masyarakat menjadi terpecah dan lemah, lalu Athena kalah dalam perang melawan Sparta.
Apa pelajaran yang dapat dipetik dari sejarah perang Athena melawan Sparta ? Bahwa generasi baru bangsa ini, silahkan memiliki harapan tentang kebebasan, demokrasi, HAM, dan kesejahteraan/kemakmuran. Tetapi kita tidak lupa kepada sejarah bangsa, yang dahulu leluhur kita (para pejuang kemerdekaan) membangunnya dengan berdarah-darah. Lalu mampu menyepakati sebuah konsensus nasional, yang kini dikenal sebagai empat pilar kebangsaan. Bahwa meraih masa depan, sama sekali tidak boleh lupa pada masa lalu.
Akhirnya kini, Jro Gde Sudibya meminta kaum intelektual turun gunung dan turun dari menara gading. Tujuannya agar tidak terjadi lagi pendangkalan berpikir yang dinilai sangat membahayakan. Semoga saja hal itu berhasil, ditengah-tengah arus global yang sudah mengalahkan peradaban manusia. Tetapi apapun itu, Jro Gde sudah mengingatkan kita semua.linktr.ee/pakolescom
*) Penulis, adalah Guru Besar Emeritus pada Fak. Pertanian Univ. Udayana, dan
Ketua Stispol Wira Bhakti.