Direktur Utama PT Karya Pak Oles Group, Dr. Ir. Gede Ngurah Wididana, M.Agr, menegaskan bahwa pemerintah seharusnya fokus membuat regulasi yang memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat untuk berkreasi dan membangun bersama. Menurut pria yang akrab disapa Pak Oles tersebut, kebijakan yang mendukung kreativitas masyarakat akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Ia mengatakan, apabila sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kreativitas masyarakat dapat berkembang dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat secara sehat dan berkelanjutan. Pemerintah, kata dia, cukup berperan sebagai pengatur dan fasilitator agar masyarakat mampu berkembang secara mandiri.
Namun demikian, Pak Oles menilai kondisi akan berbeda apabila pemerintah terlalu sibuk membuat aturan yang justru memberatkan masyarakat. Terlebih lagi jika pengetatan dilakukan melalui berbagai kebijakan pajak yang dianggap menekan rakyat kecil.
Menurutnya, situasi tersebut dapat memunculkan rasa curiga masyarakat terhadap pemerintah. Akibatnya, masyarakat menjadi kurang kreatif, lebih berhati-hati dalam bergerak, bahkan cenderung melakukan berbagai cara manipulatif demi bertahan di tengah tekanan regulasi.
“Oleh karena itu, kreativitas masyarakat akan tumbuh apabila pemerintah memiliki kejujuran, ketulusan, serta benar-benar mendorong rakyatnya untuk berkreasi sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa berkembang dengan baik,” ujarnya.
Terkait ketatnya regulasi perpajakan saat ini, Pak Oles menilai langkah tersebut sebenarnya baik dari sisi penerimaan negara. Menurutnya, transparansi memang harus diterapkan dalam sistem perpajakan. Namun di sisi lain, pemerintah juga wajib terbuka dalam pengelolaan anggaran hasil pajak.
Ia menekankan bahwa masyarakat perlu mengetahui dengan jelas penggunaan dana pajak tersebut, apakah benar-benar dimanfaatkan secara tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas. Pemerintah juga diharapkan lebih peka terhadap berbagai keluhan masyarakat di bawah agar alokasi anggaran dapat dilakukan secara efektif.
Alumni University of the Ryukyus dan doktor lulusan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tersebut juga mengingatkan agar pengambilan keputusan tidak didasarkan pada kepentingan politik semata.
Menurutnya, setiap kebijakan harus melalui mekanisme cek dan keseimbangan (check and balance), disesuaikan dengan tujuan dan rencana yang matang sebelum dijalankan. Ia menilai proyek yang dikerjakan tanpa perencanaan baik hanya akan berakhir mangkrak dan merugikan masyarakat.
“Jangan sampai proyek dibuat hanya untuk mencari komisi, karena itu pasti akan gagal,” tegasnya.
Selain itu, Pak Oles juga menyoroti sistem pembayaran pajak yang kini serba digital. Ia menilai transformasi dari sistem analog menuju digital merupakan langkah yang tepat di era teknologi saat ini. Meski demikian, sistem digital perpajakan juga harus dibangun secara transparan dan adil.
Menurutnya, jangan sampai sistem perpajakan justru menekan masyarakat kecil sementara pihak tertentu memperoleh perlakuan khusus. Transparansi dalam pengelolaan pajak, bea cukai, maupun pajak barang mewah sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.
“Kalau tidak transparan, itu bisa menjadi sumber korupsi. Jangan tebang pilih dalam penerapan aturan. Semua harus sesuai dengan prinsip kebersamaan dan keadilan,” pungkasnya.linktr.ee/pakolescom