Mengapa Harus Serba Jokowi ? (2)

Prof. Dr. Ir. I Wayan Windia, S.U Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stispol) Wira Bhakti, dan Guru Besar (Emeritus) Fak. Pertanian Unud

Oleh  Wayan Windia *)

Kasus-kasus yang disampaikan tersebut, tampaknya membuktikan, bahwa Jokowi menerima banyak laporan,tentang keadaan masyarakat di akar rumput. Lalu kalangan stafnya di Istana, mampu mengolahnya dengan seksama. Kemudian mampu meyakinkan Presiden, agar Jokowi berbicara keras tentang kasus tersebut.

Misalnya, di mana Jokowi mendapatkan angka Rp 300 ribu untuk biaya PCR? Diyakini, pasti dari stafnya yang memberikan second  opinion kepada Presiden. Karena Jokowi memiliki kepekaan terhadap kalangan bawah yang tertindas, maka ia tidak ragu memberikan statemen yang keras.

Saya kira, kalangan Staf Khusus Presiden di Istana, telah mampu memunculkan perannya yang strategis, sebagai second opinion. Bahkan mungkin telah memberi “pukulan” kepada aparat struktural di kementerian. Semoga saja tidak ada friksi antara pejabat struktural di kementerian, dengan staf khusus Presiden di Istana. Namun hal ini ada segi baiknya juga, karena akan dapat mengasah kepekaan masing-masing.

Tetapi alangkah baiknya, untuk hal-hal yang teknis seperti itu, tidak harus sampai dipikirkan oleh Presiden. Karena visi pembangunan tentu saja adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, semua aparat negara, sesuai bidang tugasnya masing-masing, harus kreatif memikirkan dan mengambil tindakan tegas. Tindakan untuk melindungi rakyat (kasus pinjol, kasus pungli, dan lain-lain), dan tindakan untuk meringankan beban rakyat, seperti kasus harga PCR.

Kasihan Presiden kita, yang sudah sibuk dengan berbagai urusan negara. Khususnya urusan untuk meningkatkan citra negara di arena pergaulan internasional, dan lain-lain. Tetapi harus disibukkan lagi dengan kasus-kasus tetek-bengek, yang sebetulnya bisa dilaksanakan dengan ketat oleh aparat teknis.  Untuk itu sangat diperlukan kepekaan terhadap krisis yang sedang dihadapi oleh negara dan bangsa.

Di mana dalam kondisi krisis, seharusnya tidak diperkenankan untuk mencari keuntungan pribadi. Janganlah seperti kasus eks Mensos Juliari Batubara. Belum terhitung dua tahun menjadi mensos, kok sudah menjelma menjadi koruptor. Lalu, dimana hati nuraninya sebagai seorang pemimpin dan kader partai? Mungkin ia perlu ditatar.

Bahwa dahulu dalam situasi krisis tahun 1945, para bapak-bapak bangsa kita, justru dengan tulus-ikhlas memberi kepada bangsa dan negaranya. Bahkan kalau perlu, bapak-bapak bangsa kita memberikan jiwanya untuk bangsa dan negaranya.

*) Penulis, adalah Guru Besar pada Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Stispol Wira Bhakti.