Fenomena Harga Pangan (2)

Prof. Dr. Ir. I Wayan Windia, S.U Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stispol) Wira Bhakti, dan Guru Besar (Emeritus) Fak. Pertanian Unud

Oleh: I Wayan Windia *)

Di Bali, hal yang analogis juga sudah terjadi. Sawah-sawah diterjang dan dibabat, untuk kepentingan  pariwisata. Undang-Undang yang berkait dengan penyelamatan sawah, nyaris tidak digubris. Misalnya, implementasi dari UU Lahan Pertanian Pangan Berlanjutan (LP2B), nyaris tak terdengar.

Dalam kasus mikro, kita juga melihat hal yang analogis di kawasan subak warisan dunia di Jatiluwih, Kabupaten Tabanan. Meskipun di sana sudah ada peraturan tentang jalur hijau, himbauan bupati, dan lain-lain, tetapi kawasan sawah di sana tetap saja terus diterjang-terjang. Sekarang sudah ada “lampu kuning” dari UNESCO, maka kita akan lihat bagaimana sikap pemerintah kita.

Kalau dilihat dengan satelit, maka terlihat bahwa luas sawah kita di Bali, jauh lebih rendah dibandingkan dengan catatan-catatan di buku statistik. Tetapi toh nafsu untuk menerjang sawah yang sudah semakin marginal terus saja membara.

Misalnya, dalam rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi, ratusan hektar sawah kelas satu akan diterjang. Menurut catatan investor, bahwa sawah yang akan diterjang adalah 188 ha. Tetapi menurut catatan Walhi Bali, bahwa sawah yang akan diterjang adalah lebih kurang 488 ha. Jauh sekali bedanya.

Sekali suatu kawasan sawah akan diterjang, maka akan terjadi efek domino yang lugas. Lihat saja pengalaman pembangunan jalan raya Ida Bagus Mantra. Tidak sampai 5 tahun setelah jalan raya itu beroperasi, maka persawahan di kawasan itu sudah terseok-seok.

Bila kebijakan terhadap sawah di Bali tidak ada perubahan yang strategis, maka jangan harap pariwisata Bali akan berlanjut. Dalam berbagai diskusi dengan Bagus Sudibya, ia selalu mengatakan bahwa pariwisata memerlukan pertanian, tetapi pertanian tidak memerlukan pariwisata. Masing-masing dari kita, bisa memberikan makna terhadap narasi yang disampaikan oleh tokoh pariwisata Bali tersebut.

Bila fenomena harga pangan seperti dicatat oleh PBB terus berlanjut hingga satu dekade yang akan datang, maka krisis pangan dunia mungkin akan terjadi. Krisis pangan  dunia sudah pernah terjadi, yang menimbulkan kalaparan yang sengit di kawasan Sahara Afrika.  Tetapi bagi Pulau Bali, krisis sawah, subak, dan pangan, tidak sekedar itu. Tetapi akan merembet pada krisis kebudayaan Bali.

Pada dasarnya, dimensi kebudayaan ada tiga aspek. Yakni dimensi pola pikir, sosial, dan artefak. Dan dalam bahasa Tri Hita Karana, disebut dengan dimensi parhyangan, pawongan, dan palemahan. Bila palemahannya sudah ambruk, maka jangan harap pawongan dan parhyangan akan tetap eksis. Manusia adalah mahluk teritori. Kalau teritorinya (pelemahannya) ambruk, maka pawongan dan parhyangan akan ikut ambruk.

Pengelolaan sebuah kawasan (misalnya, Pulau Bali), selalu bermuara pada dua sisi. Apakah akan mengejar sisi ekonomi atau sisi lingkungan. Kedua aspek ini tidak akan berjalan beriringan. Selalu akan terjadi “trade off”.

Tinggal pemimpin-pemimpin kita yang memilih jalan politiknya. Kita ini mau di bawa ke arah yang mana. Diam-diam, ternyata hidup kita ini diatur oleh politik. Tetapi jalan politik itu akan mensejahterakan, bila dituntun oleh nilai-nilai, norma, dan etik. Tetapi kalau politik itu dijalankan hanya untuk kepentingan politik semata, maka hal itulah yang akan membahayakan keberlanjuitan kehidupan manusia di bumi. Ingatlah ajaran Mahatma Gandhi.

*) Penulis, adalah Guru Besar di Fakultas Pertanian Universitas Udayana, dan Ketua Stispol Wira Bhakti.